Gubsu Berat Hati Lepas Sumut jadi Lima

ProtapTerkait permintaan pemekaran Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho menyesalkan sikap pengesahan DPR. Namun demikian, dia tidak dapat menahan permintaan daerah yang sudah disahkan dan disetujui. Demikian Gatot saat ditemui di Grand Aston, usai membuka Rakornas Jarlitbang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rabu (4/6). Dia mengaku sangat berat hati melepaskan daerah yang meminta memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Utara.

“Terus terang saya cukup berat hati. Tetapi apa mau dikata, karena permintaan pemisahaan diri itu sudah disahkan DPR, yang sekarang tinggal melaksanakannya,” ujarnya. Saat disinggung mengenai dana hibah dari Pemprovsu (provinsi induk) kepada tiga calon provinsi daerah otonomi baru, yakni Provinsi Tapanuli, Sumteng (Sumatera Tenggara), dan Kepulauan Nias, masing-masing Rp50 miliar, Gatot memaparkan bantuan tersebut pastinya menunggu  persetujuan DPR-RI. Juga menunggu dari Mendagri soal calon provinsi baru ini.

“Selama ini, anggaran dana hibah yang sudah kita ajukan itu hanya untuk membantu tiga provinsi. Itu pun dengan anggaran Rp50 miliar. Anggaran itu belum dikucurkan karena kita belum menerima surat persetujuan dari DPR-RI,” tegasnya. Mantan Ketua DPW PKS Sumut itu menyatakan, pihaknya juga menunggu persetujuan dari dari Mendagri soal permintaan pemekaran dan dibentuknya calon provinsi baru tersebut. “Jika sudah turun surat persetujuan dari DPR-RI dan Mendagri, maka Pemprovsu akan segera memberikan bantuan seperti apa yang dibutuhkan calon provinsi baru tersebut,” tegasnya.
Dia menambahkan, penggunaan anggaran yang begitu besar harus melalui persetujuan dari pusat hingga proses provinsi tersebut berdiri dan terbentuk. “Kalau pun tahun ini Mendagri menyetujui ketiga provinsi baru itu, maka anggaran untuk ketiga provinsi itu bisa mendahului dikucurkan oleh Pemprovsu sebagai provinsi induk. Bisa juga dianggarkan di P (perubahan) dulu, karena anggaran Provinsi Sumut untuk tahun 2014 ini sudah disahkan,” tegas Gatot. Kata dia, yang penting disahkan dulu ketiga provinsi baru itu oleh Mendagri, dan pasti anggarannya Provinsi Sumut sebagai provinsi induk akan ada. “Jika sudah disahkan Mendagri, mengenai anggarannya sudah klir-lah itu. Mengenai apakah anggaran Rp150 miliar itu sudah cukup, itu kita lihat nanti saja. Bisa saja, saat kita ajukan ke DPR RI dan Mendagri, tiba-tiba ditambah mereka lagi.

Kalaupun itu misalnya nanti disahkan, jumlah  anggarannya juga akan dicantumkan dalam UU pengesahan ketiga provinsi baru itu,” katanya, seraya meminta semua pihak agar menunggu pengesahan dari Mendagri terkait pembentukan ketiga provinsi baru itu.

Mayoritas Provinsi Pemekaran Berhasil
Sejak tahun 1999 hingga saat ini, ada penambahan delapan provinsi baru, yakni Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, dan termuda Provinsi Kalimantan Utara. Mayoritas dari delapan provinsi itu dinilai berhasil mengalami kemajuan, dibandingkan ketika masih menjadi bagian dari wilayah provinsi induknya masing-masing.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyebutkan, dari delapan provinsi itu yang masih masuk kategori gagal yakni Banten dan Maluku Utara. Untuk kasus Banten, itu pun lebih disebabkan faktor kepemimpinan, yakni dipimpin Ratu Atut Chosiyah, yang belakangan terjerat kasus korupsi.

“Yang lain oke. Gorontalo oke, Kepri juga oke apalagi di sana ada Batam. Jadi untuk provinsi hasil pemekaran memang relatif berhasil, dibanding kabupaten (hasil pemekaran),” ujar Robert Endi Jaweng kepada koran ini di Jakarta, kemarin (4/6), sesaat setelah pertemuan di kantor Wapres membahas soal pemekaran daerah. Robert menjelaskan, provinsi-provinsi baru relatif berhasil lantaran berbagai faktor. Antara lain, faktor SDM di tingkat provinsi lebih baik dibanding di kabupaten. “Tentu pendidikannya lebih baik, sarana dan prasarananya juga lebih baik. Jadi provinsi baru cukup siap ketika menjalankan roda pemerintahannya dan fungsi pelayanannya,” ujar Robert. Dijelaskan juga bahwa berhasil tidaknya daerah baru hasil pemekaran, entah itu provinsi, kabupaten, atau kota, sangat tergantung dari figur kepala daerahnya.

Jika kepala daerahnya punya visi yang baik dalam upaya menyejahterakan rakyatnya, berani dan tegas, inovatif, biasanya daerah anyar itu akan berhasil.  “Contohnya Kubu Raya, Tarakan, Cimahi, Kota Banjar, Lombok Utara, itu bisa bagus karena faktor kepemimpinan,” ujarnya. Nah, dalam kaitannya dengan sosok pemimpin di daerah baru hasil pemekaran ini, Robert mengatakan, partai politik mempunyai peran penting. Pasalnya, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, pencalonannya harus diusung parpol. “Jika parpol-parpol mencalonkan kadernya yang bagus-bagus, maka yang terpilih juga pasti yang bagus. Nah, pemimpin yang bagus akan membawa keberhasilan daerahnya,” papar pria asal Flores, NTT, itu.

Pernyataan Robert terkait dengan potensi bakal pecahnya Sumut menjadi lima provinsi. Yakni Provinsi Tapanuli (Protap), Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra), Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pantai Timur Sumatera, dan Provinsi Sumut sebagai induknya. Untuk Protap dan Kepulauan Nias, sudah siap untuk dibahas DPR bersama pemerintah, yang akan disusul berikutnya Sumtra. Sedangkan Pantai Timur Sumatera, upaya pembentukannya baru dideklarasikan di tingkat daerah. (rud/sam)

Sumber : www.metrosiantar.com

Posted on Juni 5, 2014, in Berita. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: